Zainal Abidin Petir Harus Mundur dari KIP dan MUI



AswajaNUsantara -
Kepada 
Yth Gubernur Jateng
Yth Ketua Komisi A DPRD Jateng
Yth Ketua MUI Jateng
Yth Kapolda Jateng


Ketua Bidang Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Jateng Zainal Abisin yang hendak mendirikan FPI dan memimpin organisasi intoleran itu di Kota Semarang, harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai pejabat di Komisi Informasi Publik (KIP) dan kepengurusan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng.

Sangat tidak pantas seorang yang telah bersumpah sebagai pejabat publik dan mendapat gaji dari anggaran negara, memimpin sebuah organisasi yang gemar memusuhi, memfitnah dan menggerakkan upaya makar terhadap pemerintah yang sah. Serta suka melakukan kekerasan mengatasnamakan agama, merusak kerukunan antar umat dan menghancurkan persatuan dan kebhinekaan bangsa Indonesia. Terlebih ketua umum FPI pusat Muhammad Rizieq Shihab telah menjadi tersangka penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Kami menuntut Zainal Abidin secepatnya mengundurkan diri dari KIP dan kami mendesak Gubenur Jateng untuk memecat Zainal dari KIP. 

Komisi A DPRD Jateng sebagai lembaga yang memilih para komisioner KIP, kami tuntut segera menggelar sidang untuk memecat Zainal dari KIP.

Kami tidak rela lembaga yang menyidangkan sengketa informasi publik diisi orang yang menganut ideologi kekerasan, intoleran, dan anti kemajemukan. Terlebih dia telah mendaftar sebagai calon anggota Komnas HAM (nomor reg. 118)

Kami menyatakan, Zainal juga tidak pantas menduduki jabatan pengurus di MUI, dan MUI yang mendapat anggaran resmi dari pemerintah, tidak pantas membiarkan lembaganya diisi Zainal. Kebaikan lembaga MUI harus diselamatkan dari orang-orang yang suka berbuat  kezaliman model FPI.

Kami menuntut Zainal harus secepatnya mundur dari MUI dan atau MUI harus segera memecat Zainal dari jabatan kepengurusan.
Jangan biarkan Zainal yang selama ini ke mana-mana mengaku mewakili MUI, membuat masyarakat antipati kepada MUI maupun kepada agama Islam hanya karena FPI.

Kami merasa keberadaan Zainal Petir di KIP dan MUI menginjak-injak harga diri lembaga mulia tersebut, dan menginjak injak harga diri bangsa yg berdasar Pancasila.

Semarang, 14 April 2017

Aliansi Masyarakat dan Ormas Penjaga  Kedamaian  dan Bhineka Tunggal Ika Semarang

Patriot Garuda Nusantara
Ganaspati
GMNI
LBH Perjuangan
GANTARA
Banteng Muda Indonesia
Teater Buih
Baitul Muslimin Indonesia
Pemuda Demokrat
Gerakan Pemuda Ansor
Pemuda Pancasila
Pemuda Panca Marga
GM FKPPI
FKUB GM 
Laskar Merah Putih
Masyarakat Kelurahan Bulu Lor Semarang Utara
Santri Kyai Ageng  Pandan Aran
Jamaah Jaljalut Kubro
PBHI Jateng
Laskar Wani Modar
Snex Setan Kober
Laskar Mahesa Jenar
Jamaah Pasar Johar
Banteng Ketaton Special Force
IKBS Lowo Ijo
Lindu Aji
Laskar Pendowo Limo
Aliansi LSM Kota Semarang
Forum Silaturahmi Remaja Masjid Semarang
Himpunan Santri Nderek Kyai
Alunmi Padepokan Brajamusti
Solidaritas Warga Pinggir Kali Semarang
..................
....................
....................
....................

Ayo Tambahkan Nama Anda atau Organisasi Anda dan SEBARKAN!

Mari kita Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur,  Senin (17/4/2017)
mulai jam 09.00 WIB.
RAKYAT BERSATU BUBARKAN FPI !!!

Sumber Rujukan:
UU No. 8/2008 memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 : Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dari berbagai pandangan yang dipaparkan mengenai pengertian ”Pejabat Publik”, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan ”Pejabat Publik” adalah orang yang menduduki jabatan pada organ pemerintahan atau nonpemerintahan, yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut digunakan dana yang bersumber dari keuangan negara (APBN dan/atau APBD), apakah sebagian atau seluruhnya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Zainal Abidin Petir Harus Mundur dari KIP dan MUI"

Posting Komentar